Ambisi Indonesia untuk beralih menuju Infrastruktur Publik Digital (DPI) yang tangguh—yang bertumpu pada penerapan sistem Identitas Digital (Identitas Kependudukan Digital/IKD)—menandai perubahan paradigma yang nyata dalam perjalanan transformasi digital nasional.
Namun, laju menuju adopsi IKD secara menyeluruh masih sangat tidak merata. Berdasarkan data dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia, analisis awal kami mengenai kesiapan digital daerah menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antarwilayah. Kesenjangan ini terlihat pada seluruh elemen arsitektur krusial dalam pengembangan ekosistem Infrastruktur Publik Digital (DPI): infrastruktur, digitalisasi pemerintahan, literasi, dan penciptaan layanan.
Agar Indonesia dapat memetik manfaat dari IKD yang efektif dan merata, KETEMU mengusulkan perubahan pada kerangka tata kelola DPI, dari mandat yang bersifat seragam menuju kerangka kerja berlapis —yang memadukan penyelarasan strategis nasional dengan strategi intervensi yang terarah dan spesifik bagi setiap provinsi.
Isu Geografi Eksklusi Digital
Visualisasi kondisi melalui peta panas (heatmap) kesiapan memperjelas besarnya tantangan yang ada. Analisis ini menyoroti kesenjangan geografis yang mencolok, di mana provinsi-provinsi di wilayah Papua—khususnya Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua—secara konsisten menunjukkan kinerja terendah di keempat sub-pilar.
Provinsi-provinsi tersebut digambarkan dengan warna paling gelap dalam analisis kami, yang mengindikasikan adanya hambatan mendasar dan luas terkait infrastruktur digital serta digitalisasi pemerintahan yang memerlukan perhatian segera.
Wilayah Papua dan provinsi-provinsi di wilayah timur, seperti Maluku dan Sulawesi Tenggara, menunjukkan kekurangan sistemik yang menjadi penghalang utama bagi penerapan identitas digital. Bagi provinsi-provinsi ini, sekadar meluncurkan sistem IKD tanpa mengatasi masalah mendasar terkait akses teknologi, literasi digital, dan digitalisasi layanan pemerintah kemungkinan besar akan menghadapi hambatan penerapan yang signifikan.
Wilayah lain seperti Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Utara menunjukkan pola yang lebih beragam, yang mengisyaratkan adanya hambatan spesifik tertentu alih-alih ketidaksiapan yang menyeluruh di semua aspek.
Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kesiapan IKD
Tabel kesiapan di bawah ini lebih lanjut menjabarkan kesenjangan kinerja krusial yang harus ditangani oleh para pembuat kebijakan guna memastikan IKD tersedia dan berfungsi dengan baik. Data menunjukkan adanya hambatan yang sangat signifikan pada “Subpilar Layanan dan Kreasi Produk Digital”.
Provinsi-provinsi di wilayah Papua (Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat) secara konsisten muncul dalam daftar ini, terutama dengan skor yang sangat rendah pada “Subpilar Digitalisasi Pemerintah” dan “Subpilar Layanan dan Kreasi Produk Digital”. Hal ini memperberat tantangan serius yang mereka hadapi di berbagai dimensi kesiapan digital.
Bahkan di provinsi dengan infrastruktur yang tergolong moderat, seperti Sulawesi Tenggara (51,57) atau Maluku Utara (53,00), kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan layanan digital masih sangat rendah (masing-masing sebesar 9,45 dan 9,61). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur hanyalah langkah awal. Tanpa menciptakan lingkungan yang memungkinkan layanan digital benar-benar dibangun dan dimanfaatkan, sistem IKD hanya akan menjadi sarana yang bersifat abstrak, bukan alat yang digunakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
| Pilar | Pilar Infrastruktur dan Ekosistem – Sub-pilar Akses dan Adopsi Teknologi Digital | Sub-pilar Digitalisasi Pemerintah | Pilar Literasi Digital – Sub-pilar Literasi Digital Dasar | Sub-pilar Penciptaan Produk dan Layanan Digital |
| Provinsi | ||||
| Aceh | 54.07 | 53.20 | 51.88 | 12.42 |
| Banten | 65.39 | 71.04 | 51.22 | 17.73 |
| Bengkulu | 61.31 | 57.57 | 45.66 | 13.41 |
| Maluku | 50.15 | 44.60 | 59.07 | 11.01 |
| Maluku Utara | 53.00 | 43.33 | 55.22 | 9.61 |
| Nusa Tenggara Timur | 64.98 | 52.29 | 57.82 | 16.86 |
| Papua | 44.18 | 30.63 | 46.64 | 19.27 |
| Papua Barat | 37.58 | 36.63 | 48.95 | 10.35 |
| Papua Barat Daya | 48.85 | 40.64 | 53.72 | 19.22 |
| Papua Pegunungan | 39.06 | 26.36 | 40.32 | 15.95 |
| Papua Selatan | 36.78 | 37.58 | 43.77 | 6.55 |
| Papua Tengah | 32.53 | 34.09 | 51.59 | 12.05 |
| Riau | 60.73 | 66.82 | 50.45 | 11.79 |
| Sulawesi Barat | 55.11 | 56.43 | 63.02 | 9.78 |
| Sulawesi Selatan | 58.28 | 63.23 | 58.49 | 9.53 |
| Sulawesi Tengah | 51.11 | 57.02 | 59.10 | 14.57 |
| Sulawesi Tenggara | 51.57 | 55.81 | 50.48 | 9.45 |
| Sumatera Selatan | 58.53 | 59.93 | 50.43 | 15.50 |
| Sumatera Utara | 58.54 | 58.84 | 48.87 | 12.33 |
Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Intervensi Tata Kelola Strategis
Untuk mengatasi kesenjangan yang signifikan ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan IKD, model tata kelola harus beralih dari mandat yang seragam menuju strategi yang terarah dan spesifik untuk setiap provinsi.
KETEMU mengajukan rekomendasi berikut untuk memprioritaskan pengembangan fondasi dibandingkan peluncuran teknis yang bersifat deterministik:
- Investasi harus melampaui sekadar perluasan jaringan. Bagi provinsi dengan kekurangan infrastruktur, kerangka kerja tata kelola harus memprioritaskan akses perangkat bersubsidi dan pembentukan pusat digital komunitas. Pusat-pusat ini, yang dilengkapi dengan akses internet dan fasilitator terlatih, sangat penting untuk menjembatani kesenjangan digital dan membantu warga dalam memanfaatkan sistem IKD.
- Program literasi harus disesuaikan dengan konteks budaya dan bahasa setempat. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal—yang mencakup keterampilan digital dasar, keamanan daring, serta manfaat praktis dan nyata dari IKD—sangatlah penting untuk memastikan adopsi di wilayah yang belum terlayani dengan baik. Selain itu, perlu dirancang program khusus bagi kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas) serta dibangun mekanisme umpan balik yang kuat untuk terus menyesuaikan strategi berdasarkan pengalaman warga secara real-time.
- Integrasi lokal sebagai katalis keberhasilan IKD. Mengingat beberapa provinsi mencatat skor digitalisasi pemerintah serendah 26,36, keberhasilan IKD bergantung pada instansi pemerintah daerah yang mampu mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam layanan sehari-hari. Hal ini memerlukan pelatihan ekstensif bagi aparatur sipil negara dan pengembangan antarmuka digital yang ramah pengguna serta dioptimalkan untuk berbagai kondisi daerah.
- Memberdayakan pusat-pusat lokal untuk menutup kesenjangan layanan digital. Untuk menjembatani kesenjangan dalam penyediaan layanan digital, pemerintah harus mendukung pusat inovasi lokal. Dengan memberikan insentif finansial bagi dunia usaha untuk mengadopsi platform digital dan mengintegrasikan IKD, negara dapat membangun ekosistem mandiri yang menjadikan identitas digital sebagai aset berharga dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar persyaratan yang abstrak.
Keberhasilan program IKD sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengatasi kesenjangan digital antarwilayah. Pengelolaan transisi ini menuntut pemahaman mendalam mengenai tantangan di tingkat lokal serta peralihan dari pendekatan yang seragam menuju strategi bertingkat yang lebih terarah. Dengan mengatasi kekurangan spesifik terkait infrastruktur dan kapasitas sebagaimana diungkapkan dalam analisis, Indonesia dapat memastikan bahwa manfaat IKD dapat dinikmati oleh seluruh warga, tanpa memandang lokasi geografis mereka.