Di balik tampilan mulus ekonomi digital global, terdapat ekspansi infrastruktur pusat data hyperscale yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Didorong oleh lonjakan kebutuhan kecerdasan buatan (AI) dan ekspansi lintas negara, Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina, telah menjadi salah satu kawasan utama dunia bagi ekspansi komputasi awan. Namun, pembangunan infrastruktur yang berlangsung pesat ini berbenturan langsung dengan keterbatasan ekologis setempat dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Sebuah laporan yang disusun oleh KETEMU mengkaji bagaimana perlawanan akar rumput dan koalisi masyarakat sipil di berbagai negara di kawasan ini menghadapi dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan pusat data:
Malaysia: Warga di Johor mengorganisasi demonstrasi bersejarah untuk memprotes debu konstruksi, kebisingan, dan penurunan tekanan air. Aksi tersebut mendorong pemerintah federal untuk menghentikan sementara persetujuan pembangunan pusat data baru non-AI serta memberlakukan zona penyangga yang lebih ketat.
Indonesia: Di Batam, wilayah yang mengalami tekanan ketersediaan air, masyarakat nelayan yang menghadapi kesulitan memperoleh air dari keran secara langsung mengaitkan defisit pasokan air rumah tangga dengan fasilitas pusat data di sekitar mereka. Tekanan ini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kewajiban penggunaan sistem pendinginan closed-loop atau sirkulasi tertutup.
Thailand: Gangguan terhadap kehidupan perkotaan, penyimpanan bahan bakar tanpa izin, dan celah regulasi di Bangkok memicu penghentian sementara secara nasional terhadap 166 proyek pusat data untuk menyusun standar industri yang seragam.
Filipina: Tarif listrik yang tinggi dan kerentanan jaringan listrik telah memicu aksi mogok lokal serta penolakan publik terhadap fasilitas berskala sangat besar, sebagai bentuk penegasan kedaulatan energi dan sumber daya.
Dengan mempolitisasi kembali komputasi awan dan menerapkan perangkat pemantauan terdesentralisasi, masyarakat setempat menegaskan hak mereka atas keadilan lingkungan, pengawasan demokratis, dan kedaulatan sumber daya