Kecerdasan Buatan (AI) sering kali dianggap sebagai pendorong kemajuan, namun dalam masyarakat yang ditandai oleh konflik, teknologi dapat memperbesar risiko semudah ia menawarkan solusi. Asia Tenggara mengadopsi AI dengan sangat cepat, namun dampaknya terhadap pembangunan perdamaian masih kurang dipahami. Pengalaman Indonesia memberikan titik awal untuk percakapan ini, dan kasus-kasus penyalahgunaan AI baru-baru ini di kawasan ini menunjukkan mengapa tata kelola itu penting.
Konflik dan Aktivisme Digital di Indonesia
Transisi demokrasi Indonesia telah diselingi oleh episode kekerasan komunal, seperti konflik Ambon pada awal tahun 2000-an. Bentrokan ini dipicu tidak hanya oleh kekerasan fisik tetapi juga oleh penyebaran rumor dan misinformasi. Dalam konteks ini, platform digital menjadi ancaman sekaligus penyelamat.
Salah satu pendiri KETEMU, Dr. Abdul Rohman, meneliti bagaimana aktivis perdamaian di Ambon menggunakan media sosial untuk melawan narasi palsu dan mempertahankan dialog lintas iman. Inisiatif seperti Filterinfo, jaringan verifikasi rumor berbasis Facebook, membantu meredakan ketegangan dengan menggabungkan teknologi dengan strategi budaya dan jaringan kepercayaan. Upaya ini berhasil karena berakar pada realitas lokal. Teknologi memperluas jangkauan mereka, tetapi hubungan antarmanusia yang memikul beban rekonsiliasi.
Pelajaran ini sangat penting saat AI mulai memasuki ranah pembangunan perdamaian. Pemeriksaan fakta otomatis dan analitik prediktif terdengar menjanjikan, tetapi tanpa landasan budaya, keduanya berisiko mengulangi kesalahan lama. Pembangunan perdamaian bukan hanya soal kecepatan atau skala; ini tentang tata kelola dan konteks yang bersifat lokal.
Penyalahgunaan AI di Asia Tenggara
AI pada dasarnya tidak berbahaya, namun penyalahgunaannya dalam konteks yang rapuh dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Perhatikan kasus-kasus berikut:
- Disinformasi dalam Pemilu Indonesia: Selama pemilihan umum 2024 di Indonesia, deepfake yang dihasilkan AI beredar luas, termasuk video mantan Presiden Soeharto yang mendukung sebuah partai politik dan klip audio kandidat Anies Baswedan yang sedang ditegur oleh seorang pemimpin partai. Manipulasi ini mengalihkan perhatian pemilih dari isu-isu substantif dan memicu polarisasi.
- Amplifikasi Ujaran Kebencian di Indonesia: Personalisasi konten dan otomatisasi berbasis AI telah memperparah ujaran kebencian secara daring, menciptakan “ruang gema” (echo chambers) dan memperkuat perpecahan. Studi menunjukkan bahwa alat AI generatif seperti GPT-4 digunakan untuk menghasilkan konten yang menyesatkan dalam skala besar.
- Pelecehan Deepfake di Filipina: Setelah penangkapan Rodrigo Duterte oleh ICC, sebuah video buatan AI secara keliru menggambarkan seorang korban perang narkoba yang telah terbunuh seolah-olah masih hidup, menuduh saudara perempuannya berbohong. Video tersebut menjadi viral, memicu pelecehan dan merusak kepercayaan pada proses peradilan.
- Disinformasi Bencana di Myanmar: Setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo pada Maret 2025, video buatan AI menyalahartikan skala kehancuran, sehingga mempersulit bantuan kemanusiaan dan mengikis kepercayaan terhadap informasi resmi.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI bukanlah hipotesis semata; hal ini sedang terjadi sekarang dan bersinggungan dengan konflik, tata kelola, serta keamanan.
Membangun Tata Kelola AI untuk Perdamaian
Pengalaman Indonesia mencerminkan tren regional yang lebih luas. Teknologi digital memperluas peluang aktivisme, namun juga membekali negara dan aktor non-negara dengan alat baru untuk kontrol dan manipulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Rohman, gerakan sosial bertahan bukan karena teknologi semata, melainkan karena kontinuitas budaya, ingatan, identitas, dan kepercayaan.
Jika pembangunan perdamaian ingin memandu tata kelola AI, ada tiga prioritas yang menonjol:
- Desain Kontekstual: Sistem AI harus mencerminkan keragaman budaya dan bahasa. Alat-alat tersebut harus mendukung, bukan menggantikan, jaringan manusia yang menjaga kepercayaan.
- Pembuatan Kebijakan yang Inklusif: Aktor masyarakat sipil, pembangun perdamaian, dan kelompok minoritas memerlukan peran formal dalam membentuk kebijakan AI untuk mencegah penguatan perpecahan yang sudah ada.
- Kerja Sama Regional: ASEAN harus memimpin upaya pembuatan piagam penggunaan AI yang etis dalam konteks sensitif konflik, melengkapi inisiatif keamanan siber dan kepercayaan digital.
Taruhannya bagi Asia Tenggara
Lintasan AI bergantung pada pilihan tata kelola. Jika diadopsi semata-mata demi keuntungan ekonomi, AI berisiko memperdalam ketimpangan dan memungkinkan bentuk-bentuk penindasan baru. Namun jika inklusi dan pembangunan perdamaian membentuk tata kelola, AI dapat memperkuat kohesi sosial.
Indonesia menawarkan peringatan sekaligus harapan. Inisiatif seperti Filterinfo menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung perdamaian jika didasarkan pada kepercayaan dan kontinuitas budaya. Mereka juga mengingatkan kita bahwa alat saja tidak dapat mempertahankan rekonsiliasi. Saat Asia Tenggara melangkah menuju masa depan yang digerakkan oleh AI, pertanyaannya jelas: akankah AI berfungsi sebagai jembatan dialog atau sebagai mekanisme perpecahan?
Teks Alt (Singkat): Infografis dengan empat panel yang menunjukkan prioritas tata kelola AI:
- Desain Kontekstual: Sistem AI harus mencerminkan keragaman budaya dan bahasa.
- Pembuatan Kebijakan Inklusif: Masyarakat sipil dan kelompok minoritas harus membantu membentuk kebijakan AI.
- Kerja Sama Regional: ASEAN harus memimpin upaya AI yang etis dalam konteks sensitif konflik.
- Penggunaan Etis: Alat harus mendukung, bukan menggantikan, jaringan kepercayaan manusia.